Kawal Mandat Rakyat, 30 Ribu Massa Padati Alun-Alun Tegar Beriman Cibinong Desak Keberlanjutan Program MBG Tanpa KKN

BOGOR RESPONS – Alun-alun Kabupaten Bogor Tegar Beriman, Cibinong, mendadak berubah menjadi lautan massa pada Jum’at (26/6/2026). 

Diperkirakan hingga 30.000 orang yang tergabung dalam gerakan "Kami Bersama Gemoy" memadati pusat pemerintahan tersebut guna menggelar aksi damai berskala besar. 

Massa aksi didominasi oleh kaum ibu-ibu (emak-emak) yang datang dari berbagai pelosok wilayah di Jawa Barat, mulai dari Kabupaten Bogor, Bandung, Sumedang, hingga Cianjur.

Aksi ini digelar sebagai bentuk pernyataan dukungan konkret kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tetap konsisten melanjutkan program strategis nasional, Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Namun, di samping memberikan dukungan, massa secara tegas membawa '8 Tuntutan Rakyat' yang menyoroti perlunya pembenahan mendasar di internal Badan Gizi Nasional (BGN).

Desak Pelibatan Mitra Lokal dan Evaluasi Total Regulasi BGN

Ketua Panitia Aksi Damai, Hj. Juliana Wahid, menyatakan bahwa jaminan kelanjutan program makanan bergizi menduduki prioritas nomor satu. Walakin, ia menekankan agar pimpinan BGN yang baru segera mengevaluasi regulasi penunjang demi mencegah gesekan di tingkat bawah.

"Kami mendesak pimpinan BGN yang baru untuk kembali ke Inpres serta Juklak Juknis awal. Kami juga menuntut agar program percontohan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang saat ini bertebaran namun belum berjalan, segera direalisasikan. Wilayah-wilayah itulah yang paling diuntungkan dari program gizi ini," ujar Hj. Juliana saat memberikan keterangan pers di lokasi aksi.

Lebih lanjut, Hj. Juliana menyoroti perlunya pembersihan institusi BGN dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Langkah tegas Presiden Prabowo yang belum lama ini merombak jajaran pimpinan BGN dinilai sebagai momentum tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh.Pihak panitia mengkritisi kepemimpinan BGN sebelumnya yang dianggap menutup mata terhadap ekosistem daerah. 

"Arah kebijakan dari Kepala BGN selama ini terkesan tidak melibatkan kami sebagai mitra tokoh, pengembang, maupun pelaku usaha tani dan ternak di daerah. Kami mendesak pimpinan BGN yang baru agar melibatkan perwakilan yayasan dan mitra lokal dalam merumuskan kebijakan. Ajak kami bicara agar keputusan tidak memicu polemik," imbuhnya.

Multiplier Effect: Ketahanan Gizi Sekaligus Dongkrak Ekonomi Rakyat

Selain fokus pada perbaikan gizi anak sekolah, massa aksi menegaskan adanya dampak ganda (multiplier effect) yang luar biasa pada perputaran ekonomi sektor bawah jika program ini dikelola secara sehat. Pelibatan kelompok tani, peternak lokal, dan pelaku UMKM dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program.

Sebagai langkah formal, panitia aksi mengonfirmasi telah melayangkan 4 dokumen surat tuntutan resmi kepada empat pimpinan lembaga tinggi negara, yaitu Presiden RI, DPR RI, Komisi IX DPR RI, serta Kepala MBG, dengan harapan aspirasi tersebut dapat segera dikaji dan disetujui (di-acc).

DPR RI Pastikan Anggaran Aman, Minta Penyeleweng Ditindak Tegas

Aksi damai puluhan ribu warga ini direspons langsung oleh Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Drs. H. Mulyadi, Hadir langsung di tengah massa, legislator pusat tersebut menyatakan dukungannya terhadap pengawalan aspirasi ini.

"Sebagai wakil rakyat Kabupaten Bogor, sudah semestinya saya ada di tengah-tengah mereka. Secara prinsip, Presiden sesuai dengan sumpahnya harus menjalankan Undang-Undang, termasuk UUD dan UU APBN. Di dalam postur APBN, anggaran untuk Makan Bergizi Gratis ini sudah ada dan disetujui oleh DPR RI untuk dilaksanakan. Maka, aspirasi ini wajib didengar karena ini adalah amanah rakyat seluruh Indonesia," tegas H. Mulyadi.

H. Mulyadi menambahkan bahwa dinamika dalam implementasi program berskala masif adalah hal yang wajar. Evaluasi teknis (trial and error) diperlukan secara berkala tanpa harus mengorbankan program inti yang sangat dibutuhkan rakyat miskin.

"Jangan sampai karena ada satu kesalahan, sembilan kebaikan lainnya justru dihancurkan. Fokus kita adalah membenahi yang kurang, serta menindak tegas secara hukum oknum-oknum yang mencoba menyelewengkan kekuasaan dan anggaran program gizi ini," pungkas legislator asal Kabupaten Bogor tersebut.

Menutup kehadirannya di hadapan massa, H. Mulyadi menjanjikan bahwa pada masa sidang pekan depan, seluruh dokumen 8 tuntutan rakyat ini akan diserahkan langsung kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Prabowo Subianto melalui jalur internal ring satu, serta Kepala BGN/MBG agar segera ditindaklanjuti secara komprehensif.