DPRD Jabar Desak Percepatan TPA Legok Nangka, Prasetyawati: Jangan Biarkan Rakyat Terus Menanggung Dampak Sampah!!

BOGOR RESPONS - Krisis pengelolaan sampah yang membayangi kawasan Bandung Raya memantik respon tegas dari legislatif Jawa Barat. 

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Prasetyawati, menyatakan dukungan penuh sekaligus mendesak pemerintah agar mengakselerasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, langkah ini dinilai menjadi kunci utama untuk keluar dari ancaman bencana ekologis yang kian mengintai wilayah Jawa Barat.

Prasetyawati menilai penanganan sampah saat ini sudah berada di tingkat kritis. Ketergantungan pada TPA Sarimukti yang sudah mengalami overload tidak hanya memicu masalah polusi, tetapi juga membawa risiko kebakaran hingga ancaman banjir.

"Saya mendukung penuh agar pembangunan TPA Regional Legok Nangka ini segera dipercepat. Ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk empat daerah, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang," ujar Prasetyawati dalam keterangannya.

Guna mengejar target operasional, Komisi IV DPRD Jabar meminta Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bandung untuk segera merampungkan seluruh proses krusial, mulai dari pembebasan lahan, perizinan, hingga skema lelang.

Prasetyawati mengingatkan agar tidak ada kerumitan birokrasi maupun hambatan ego sektoral yang mengulur waktu penuntasan proyek strategis daerah ini.

"Rakyat sudah terlalu lama menanggung dampak krisis sampah. Jangan sampai ada ego sektoral atau kendala birokrasi yang menghambat. Semua pihak harus kompak agar TPA Legok Nangka bisa beroperasi tepat waktu," tegasnya.

Lebih dari sekadar tempat penampungan, TPA Regional Legok Nangka diproyeksikan menggunakan teknologi pengolahan sampah modern yang ramah lingkungan. Di sisi lain, dampak sosial bagi masyarakat terdampak di sekitar lokasi juga menjadi perhatian serius DPRD Jabar.

"Kita kawal bersama agar TPA ini tidak sekadar jadi tempat buang sampah, tetapi menjadi solusi berkelanjutan yang tidak merugikan warga. Harus ada program pemberdayaan ekonomi agar masyarakat di sekitar lokasi juga merasakan manfaat positifnya," pungkas Prasetyawati.