Cetak Sejarah! Berkat Kolaborasi Pemkab Bogor dengan Kementerian PKP, Dalam Satu Tahun Total 6.500 RTLH Telah di Rehab

BOGOR RESPONS – Pemerintah Kabupaten Bogor mencatatkan sejarah baru dalam percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Pemkab Bogor menargetkan rehabilitasi sebanyak 6.500 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam kurun waktu satu tahun.

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa program perbaikan RTLH ini merupakan komitmen berkelanjutan yang didanai melalui APBD Kabupaten Bogor sebanyak 2.750 unit per tahun sejak 2025. Penanganan kini melaju lebih cepat berkat dukungan tambahan kuota bedah rumah dari Pemerintah Pusat.

"Dukungan dari Pemerintah Pusat menjadi penguat agar upaya ini dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Kami pastikan pelaksanaan program ini tepat sasaran, transparan, dan berbasis data akurat," ujar Rudy Susmanto.

Langkah responsif Pemkab Bogor mendapat apresiasi dari Menteri PKP Maruarar Sirait. Kementerian PKP meningkatkan alokasi bantuan bedah rumah di Kabupaten Bogor secara signifikan dari 1.346 unit pada tahun lalu menjadi sedikitnya 6.396 unit pada tahun ini.

Menteri yang akrab disapa Ara tersebut menegaskan bahwa Kabupaten Bogor dengan populasi sekitar 5,76 juta jiwa membutuhkan perhatian khusus, mengingat data backlog dan RTLH di daerah ini masih menyentuh angka 746 ribu unit.

Pihaknya bahkan membuka peluang untuk menambah alokasi bantuan setelah evaluasi kesiapan Pemkab Bogor rampung.

"Kalau memang siap, kita masih ada alokasi. Minggu depan kita kasih kepastiannya," kata Maruarar.

Selain memulihkan kualitas hidup dan keamanan tempat tinggal warga, program rehabilitasi massal ini diproyeksikan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Diantaranya seperti penyerapan tenaga Kerja serta mengoptimalkan penggunaan tukang dan pekerja konstruksi lokal. LaluGeliat Sektor Usaha, bertujuan menggerakkan toko material serta industri bahan bangunan lokal (semen, pasir, cat, dan perlengkapan bangunan).

Melalui sinergi erat antara Pemkab Bogor dan Kementerian PKP, percepatan penyediaan rumah layak, aman, dan sehat diharapkan dapat segera terwujud secara merata bagi warga Kabupaten Bogor.